Workshop Penataan Kerja Sama dan Hibah Luar Negeri

 

BOGOR, PERKEBUNAN – Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan (Puslitbang Perkebunan) melaksanakan workshop “Penataan Kerja Sama dan Hibah Luar Negeri” di Gedung Display Puslitbang Perkebunan pada tanggal 7-8 Juni 2011.

Workshop yang diikuti oleh peneliti dan pengelola kerja sama lingkup Puslitbang Perkebunan yaitu dari Balittro, Balittas, Balitka dan Balittri. Kegiatan workshop dalam rangka mendorong kerja sama yang termasuk target kerja semua unit kerja dan aturan-aturan yang harus dipenuhi agar bersinergi.

Dalam sambutannya pada pembukaan workshop tersebut, Kepala Puslitbang Perkebunan, Dr. M. Syakir, MS., berharap agar Sub Bidang Kerja Sama dapat (1) Mengakselerasi kerja sama sebagai target kontrak kerja Badan Litbang Pertanian, (2) Men-drive suatu kerja sama yang tentunya tidak melanggar aturan karena target kegiatan kerja sama tidak dapat diprediksi, (3) Mendorong para peneliti mencari kerja sama penelitian dengan pihak lain dan mendorong pihak swasta bekerja sama sesuai aturan, (4) Mensosialisasikan peraturan kerja sama yang berlaku di Kementerian Pertanian.

Untuk itu perlu terobosan baru agar target kerja sama yang akan dilakukan kedepan oleh unit kerja dapat diprediksi. Kekurang tertarikan pihak mitra dan peneliti dengan pola kerja sama yang ada sekarang, perlu dicari cara yang praktis yang tentunya tidak melanggar aturan yang ada.

Dari segi pelaporan harus mempunyai akuntabilitasnya yang tinggi, monev kerja sama haru dianggarkan tersendiri. Kedepan harus diusulkan untuk untuk mengakomodir semua permasalahan yang terjadi dalam pengelolaannya. Aturan-aturan kerja sama tersendiri, karena tujuan kerja sama adalah transfer teknologi, pelayanan kemasyarakat perlu mempunyai format tersendiri. Begitu dari segi format MOU, perlu disatukan agar tidak terjadi perbedaan setiap upt, dsb.

Diakhir sambutannya, Dr. M. Syakir berharap pada workshop ini, dengan nawaitu yang baik, akan memberikan pencerahan bagi para peneliti dalam melaksanakan kerja sama.

Materi workshop berasal dari Itjen dan Setjen Kementerian Pertanian serta dari Kementeri Keuangan yang terbagi kedalam 3 (tiga) sesi dengan topik sebagai berikut :

  1. Pedoman Kerja Sama Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Itjen Kementerian Pertanian)
  2. Tata Cara Pengelolaan Hibah Luar Negeri Sesuai PP 10 Tahun 2011 (Kementerian Keuangan)
  3. Kebijakan dan Prosedur PHLN Kementeri Pertanian (Pusat Kerjasama Luar Negeri, Setjen Kementerian Pertanian)

Pada Sesi Pertama, Pedoman Kerja Sama yang disampaikan Ir. Sahala S. Sianturi, MM dari Inspektoran Jenderal Kementerian Pertanian adalah tentang “Permentan No. 53 tahun 2006“. Permentan 53 iniĀ  merupakan pedoman kerja sama penelitian dan pengembangan pertanian yang dijadikan bagian kegiatan kerja sama lingkup Badan Litbang Pertanian selama ini.

Pada saat diskusi, peserta mempertanyakan tentang proses registrasi kegiatan kerja sama ke dalam DIPA yang prosesnya cukup lama dan tidak ada jaminan mendapat pengesahan. Begitu juga menyangkut satuan biaya yang digunakan dalam kegiatan kerja sama dengan pihak swasta baik dalam maupun luar negeri, kecuali kegiatan kerja sama yang bersumber dari APBN menggunakan SBU dari Kementerian Keuangan.

Pada Sesi Kedua, “Kebijakan dan Prosedur PHLN Kementerian Pertanian” yang disampaikan oleh Ir. Mirah Ratna Dewi, MS. dari Pusat Kerja Sama Luar Negeri, Setjen Kementerian Pertanian. Beliau mengatakan bahwa pelaksanaan kegiatan kerja sama mengacu kepada kebijakan PHLN Nasional yakni RPJM 2010-2014 yakni fokus pada pencapaian 4 target utama pembangunan pertanian nasional tahun 2010-2014, yaitu :

  1. Pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan;
  2. Peningkatan diversifikasi pangan;
  3. Peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor;
  4. Peningkatan kesejahteraan petani.

Peraturan-peraturan yang terkait dengan PHLN diantaranya : PP No. 10 tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah, Permen Bappenas No. 005/M.PPN/06/2006 tentang Tata Xara Perencanaan dan Pengajuan Usulan serta Penilaian Kegiatan yang dibiayai dari PHLN, PMK No. 40/PMK.05/2010 tentang Sistem Akuntansi Hibah dan PMK No. 69/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Revisi Anggaran. Adapun mekanisme pengusulan PHLN pada unit Eselon I adalah :

  • Usulan yang diajukan sudah melalui tahap seleksi (prioritas, subtansi, administrasi) dan surat pengusulan ditandatangani oleh SesBadan/SesDitjen;
  • Usulan dari Pemerintah Daerah diusulakn melalui unit Eseln I terkait.

Sesi Ketiga, materi tentang “Tata Cara Hibah Luar Negeri sesuai PP. No. 10 tahun 2001” yang disampaikan oleh Ir. Torbarbulang Lumbantobing selaku Kepala Subdit Pinjaman dan Hibah II, Direktorat Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan. Beliau menyampaikan bahwa pengertian hibah itu adalah “setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari Pemberi Hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam atau luar negeri”.

Penatausahaan Hibah dilaksanakan sebagai berikut: (a) Menteri melaksanakan penatausahaan atas Hibah, (b) Penatausahaan Hibah mencakup kegiatan (i) administrasi pengelolaan; dan (ii) akuntansi pengelolaan, (c) Setiap Perjanjian Hibah wajib diregistrasi oleh Kementerian Keuangan, (d) Ketentuan lebih lanjut mengenai penatausahaan Hibah diatur dengan Peraturan Menteri.

Monitoring dan evaluasi untuk pelaksanaan PHLN mewajibkan Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota atau direksi BUMN, selaku pelaksana kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri dan/atau Hibah, masing-masing harus menyampaikan laporan triwulanan kepada Menteri dan Menteri Perencanaan paling sedikit mengenai:

  • pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
  • kemajuan fisik kegiatan;
  • realisasi penyerapan;
  • permasalahan dalam pelaksanaan; dan
  • rencana tindak lanjut penyelesaian masalah.

Pada acara workshop ini, para peserta telah mendapatkan pencerahan mengenai prosedur pelaksanaan kerjasama baik dengan pihak swasta dalam/luar negeri, Dinas maupun Pemda. Namun demikian, para peserta workshop sangat berharap agar prosedur registrasi DIPA untuk kegiatan kerjasama tidak memakan waktu lama dan harus ada kepastian atau jaminan bahwa proses registrasi DIPA tersebut akan terbit pada tahun berjalan sehingga pelaksanaan kerjasama yang sudah berjalan tidak terhambat.

Hari kedua workshop, para peserta menyusun data kegiatan kerjasama 5 (lima) tahun terakhir (2006-2010) serta kerja sama tahun 2011 untuk penyusunan database kerja sama lingkup Puslitbang Perkebunan. Selain itu, peserta juga mengkompilasi dokumen-dokumen kerja sama diantaranya : naskah kerja sama, proposal dan laporan akhir kegiatan kerjasama periode TA 2006-2010 dalam bentuk hardcopy untuk didokumentasi di Puslitbang Perkebunan.
(Wir/Lina/Bur)